KATA “PRIBUMI”, (APAKAH) KONTROVERSI BERKELANJUTAN

sumber gambar : google

 

Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta baru saja digelar, dalam pidato politik Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan pertamanya menimbulkan banyak komentar. Ada yang merasa senang dan sumringah karena mendengar pidato tersebut, tepuk tangan terdengar mengiringgi kata-kata yang dikeluarkan dalam pidato Gubernur DKI Jakarta terpilih tersebut. Akan tetapi kesenangan itu berbanding terbalik dengan wacana yang beredar din media sosial. Dengan  cepat, dan dengan segera meluas di media sosial berita tentang penggunaan kata pribumi pada pidato Gubernur DKI Jakarta terpilih tersebut. Kata ini pun secara kilat kembali tren, tetapi diramaikan konotasinya secara negatif. Seolah sebuah kata ajakan yang bertentangan dengan semangat melawan rasisme. Padahal, tidak serta-merta demikian.

Polemik kata pribumi yang disampaikan di tengah pidato politik Anies Baswedan sekarang menjadi viral dan banyak diperbincangkan dimedia sosial. Baru saja memulai menjalankan tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta yang baru Anies Baswedan sudah dilaporkan ke Bareskrim Polri akibat penggunaan kata pribumi pada pidatonya. Penggunaan Kata pribumi diatur dalam Instruksi Presiden dan Undang-undang. Dalam Inpres Nomor 26 tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Nonpribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan diatur tentang penggunaan kata pribumi dan dalam Undang-undang No 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis sangat jelas pengaturan dalam penggunaan kata pribumi.

Viralnya kontroversi kata pribumi penulis berpendapat masih bermainnya perputaran wacana yang dilakukan oleh orang-orang tertentu,. Momentum Pilkada DKI 2017 telah berkembang sikap dukung mendukung calon secara membabi-buta. Kemarahan dan kebencian diluapkan sepuas-puasnya tanpa peduli akibatnya. Sengaja dipamer-pamerkan. Tragisnya, kelakuan seperti itu juga disubur-suburkan oleh kaum yang seharusnya menjunjung jalan cerah, yang damai dan berkeadaban. Memang tak bisa ditampik lagi adanya larangan menggunakan kata pribumi dalam teks perundangan atau peraturan pemerintah, tetapi tidak dalam penggunaan Bahasa Indonesia atau ucapan sehari-hari. Sisa dari Pilkada DKI 2017 meninggalkan politik antipati yakni tak memedulikan apa yang dikakukan seseorang, tetapi fokus pada kebencian dirinya. Selama orang dibenci itu yang mengajarkan kebajikan, tetap harus ditolak mati-matian. Dan hal ini bukan merupakan hasil dari pendidikan politik yang benar dan yang diharapkan.

 

Penulis,

 

MFH

Author: himapol

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © 2018 H I M A P O L | Design by ThemesDNA.com
top