PENETAPAN UU ORMAS DAN KEMUNDURAN DEMOKRASI

sumber gambar : google

 

Perppu Nomor 2 Tahun 2017 secara resmi telah ditetapkan sebagai Undang-Undang menggantikan UU Nomor 7 Tahun 2013. Penetapannya berlangsung alot di sidang paripurna DPR yang diselenggarkan Selasa, 24/10/2017. Ada 3 kubu kekuatan terkait sikap setiap fraksi dalam memandang perppu ormas ini. Fraksi Hanura, PDI-Perjuangan, Nasdem dan Golkar menyatakan mendukung perppu ini disahkan menjadi Undang-Undang pengganti UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas. 3 fraksi lain yakni PKB, PPP, dan Demokrat, juga setuju dengan pengesahan perppu ini menjadi Undang-Undang namun dengan catatan. Ketiga fraksi tersebut meminta untuk merevisi Perppu tersebut jika pada akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang. Sementara 3 fraksi lainnya dengan tegas menolak pengesahan yakni PAN, PKS, dan Gerindra.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon, sejumlah anggota dewan menyampaikan pandangannya yang sama dengan sikap fraksinya masing-masing. Sidang dihadiri oleh Menkum HAM, Mendagri dan Menkominfo. Rapat paripurna DPR pada hari itu menghasilkan 7 fraksi yang sepakat dengan Perppu Ormas namun dengan catatan aka nada revisi setelah disahkannya sebagai Undang-Undang. Dan 3 fraksi lainnya menolak dengan tegas. Hingga pada akhirnya dilakukan voting dengan 7 fraksi sepakat melawan 3 fraksi yang menolak. Dari 445 anggota DPR yang hadir, 131 anggota tidak setuju dan 314 yang setuju, penghitungan voting berdasarkan jumlah anggota tiap fraksi.

Perppu ormas yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat dinilai sebagai senjata pemusnah massal terhadap hak politik rakyat. Tidak hanya berdampak pada pembubaran ormas, juga berpotensi mengkriminalkan anggotanya baik yang langsung maupun yang tidak langsung melakukan perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang. Bukan tanpa alasan, sebab pada Pasal 82A Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa “Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung menganut paham yang bertentangan dengan Pancasila dan melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (4) dapat dipidana seumur hidup atau pidana penjara penjara paling singkat 5 (lima tahun) dan paling lama 20 tahun,” hal itu jelas bertentangan dengan Konstitusi RI yang telah memberikan jaminan bagi kemerdekaan berserikat dan berkumpul sebagai salah satu hak asasi yang diakui secara universal. Bahkan hak menyatakan pendapat secara lisan dan tulisan juga menjadi salah satu yang dijamin hak konstitusionalnya sejak masa kemerdekaan RI. Undang-Undang ini juga membuka peluang kepada Pemerintah untuk bertindak sewenang-wenang dengan membubarkan ormas yang secara subyektif dianggap Pemerintah bertentangan dengan Pancasila, tanpa melalui proses peradilan. Ini sama saja dengan kemunduran demokrasi di tanah air, jauh sebelum ide reformasi terpikir oleh mahasiswa.

Melihat hasil rapat paripurna DPR dengan hasil menetapkan Perppu Ormas ini menjadi Undang-Undang mengantikan UU No. 17 Tahun 2013 dengan memberikan catatan bahwa pemerintah akan merevisi Undang-Undang tersebut bersama dengan DPR. Dengan adanya revisi Undang-Undang Ormas ini diharapkan pasal-pasal yang berkenaan dengan wacana mundurnya demokrasi atau mengenai perampasan kebebasan berpendapat yang santer menjadi isu hangat bersamaan dengan munculnya UndangUndang ini dapat disesuaikan dengan konteks demokrasi yang sebenarnya. Sudah seharusnya wakil rakyat mendengar keluhan masyarakat dalam perumusan aturan-aturan yang berkenaan dengan kepentingan rakyat. Sebab demokrasi yang baik adalah demokrasi yang dari rakyat, oleh rakyat dan pada akhirnya kembali kepada rakyat.

 

Penulis,

 

MFH

Author: himapol

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © 2018 H I M A P O L | Design by ThemesDNA.com
top