AFIRMASI UNTUK BURUH, PETANI DAN NELAYAN…

    sumber foto: google

 

Mulai sekarang, petani kembali ke sawah

Nelayan kembali melaut

Pedagang kembali ke pasar

Buruh kembali ke pabrik

Karyawan kembali bekerja di kantor

            ~Pidato Kemenangan Jokowi-JK Pada Pemilu 2014

Menyimak kembali sekilas pidato kemenangan Jokowi-JK pada pemilu 2014 lalu mengisaratkan bahwa usai pergelaran pesta demokrasi semua kembali pada posisi normal. Seluruh unsur menjalankan fungsinya masing-masing tanpa terkecuali untuk menantikan kebijakan apa yang akan turun setelahnya dari sosok pemimpin baru. Dan fenomena ini akan berulang setiap pergantian pemimpin dari masa ke masa.

Indonesia adalah  salah satu negara yang memiliki potensi demografi  potensial bersanding dengan Tiongkok dan India. Namun sayangnya populasi penduduk ini hanya dimaknai sebagai deretan angka statistik numerik tanpa mempertimbangkan atribut sosial-budaya yang melekat pada setiap individu dan level kekuasaan yang dimiliki.

Sejalan dengan  definisi demografi dalam Webster Dictionary  yang mendefinisikan demografi sebagai the stastistical study of human populations especially with reference to size and density , distribution, and vital statistic. Berdasarkan hal ini tentu dapat kita maknai bersama bahwa demogafi penduduk tidak hanya berhenti pada statistik-numerik saja atau pun domain dari studi kependudukan.  Namun demografi perlu dipandang sebagai sesuatu yang politis.

Mengutip Bruce Curtis dalam Yogi Setya Permana yang mengatakan bahwa demografi sesungguhnya sudah merupakan kerja politik. Pengklasifikasian, simplifikasi , kategorisasi , pendefinisian dan pemetaan teritori populasi adalah laku-politik karena terjadi praktik kuasa dalam menentukan kofigurasi relasi dan proses sosial.

Di dalam pemetaan teritori sebuah proses perumusan kebijakan, isu demografi ini seharusnya  perlu dijadikan indikator dalam mengukur keberhasilan setiap regulasi yang diturunkan oleh para pemilik kuasa. Karena  bagaimanapun  yang merasakan imbas dari produk politik tersebut adalah masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu pembahasan terkait keterwakilan secara substansial dalam sebuah perumusan kebijakan perlu mendapat ruang khusus bila ingin disandingkan dengan potensi demografi yang ada dalam sebuah perumusan kebijakan

Dengan jumlah yang mencapai kurang lebih 250 juta jiwa yang hanya diwakili oleh 560 anggota di kursi legislatif menimbulkan sebuah pertanyaan baru apakah angka 560 telah benar-benar telah mampu menjawab permasalahan keterwakilan secara  substasial  untuk kaum marjinal  (buruh, petani, dan nelayan ) di parlemen sebagai representasi dari berbagai kelas sosial dan sumber daya untuk merumuskan sebuah kebijakan yang berpihak pada kepentingan kelompok-kelompok tertindas seperti yang telah disebutkan di dalam akses politik, memandang Indonesia sebagai negara maritim dan agraris.

Hal dirasa perlu karena bila memperhatikan beberapa contoh kasus yang dialami oleh sahabat-sahabat kita di kawasan pegunungan Kendeng Jawa Tengah dalam aksi penolakan izin pendirian pabrik semen, tindakan kriminalisasi beberapa warga Takallar terkait kasus penolakan reklamasi pembangunan mega proyek Center Poin of  Indonesia di Sulawesi Selatan. Masyarakat adat dan petani di Seko, Kabupaten Luwu, Sulsel yang terancam  kehilangan tanahnya akibat proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang tak mengantongi izin yang jelas yang justru berujung pada kriminalisasi 2 warga tanpa adanya surat penangkapan oleh polres Masamba. Belum lagi permasalahan buruh yang terkait kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP ) 2018 yang dinilai masih sangat jauh dari angka kebutuhan hidup layak (KHL), masih mencerminkan bahwa komposisi angka 560 tersebut belum mampu memperjuangkan kepentingan buruh, petani, dan nelayan

Berdasarkan beberapa contoh kasus di atas satu hal yang dapat kita maknai bersama jika keterwakilan secara substansial perlu mendapat ruang regulasi yang cukup untuk mengatasi sejumlah persoalan di atas, mengingat tolak ukur keberhasilan sebuah sistem demokrasi adalah ketiadaan ketimpangan-ketimpangan di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara serta adanya jaminan kesempatan pada semua pihak untuk berpartisipasi di dalam sebuah proses politik. Sistem partisipasi ini tentunya tidak berhenti sampai pada memilih para wakil, tetapi juga dalam bentuk penggunaan hak dan kebebasan dalam mempengaruhi wakil-wakil yang telah terpilih di dalam sebuah penentuan formulasi kebijakan publik.

Namun pertanyaan yang muncul kemudian bagaimana jika hubungan konstituen dengan wakil dan partai politik tidak begitu ‘mesra’. Hal ini dapat kita lihat dari data Centre for Strategic and International Studies  (CSIS) yang dimuat oleh Kompas pada september 2017 menunjukkan bahwa relasi antara anggota DPR denan konstituennya masih rendah. Tercata bahwa masyarakat yang menampaiakan pendapat secara langsung melalui anggota DPR hanya sebesar 5,4 persen. Sementara yang mengaku tidak pernah pernah mencapai angka 94,6 persen. Adapun yang mengaku tidak pernah berkomunikasi dengan anggota DPR sebesar 95,6 persen. Sedangkan yang mengikuti kegiatan reses hanya 4,8 persen. Kurangnya hubungan antara anggota DPR dengan konstituennya ini tentu akan berpengaruh pada proses pengawasa kinerja badan legislatif dan lebih jauh pada rendahnya partisipasi politik masyarakat

Urgensi Strategi Afirmasi untuk Menyamakan Langkah

Trend Affirmatitve Action  yang mana dipelopori oleh Presiden Amerika Jhon F Kennedy dengan mengeluarkan kebijakan di bidang ketenagakerjaan pada 1961 untuk menjamin hak sipil dan mendapat jaminan dari konstitusi merupakan salah satu langkah yang seharusnya dapat pula di terapkan di Indonesia untuk menjamin hak buruh, petani dan nelayan. Mengingat hal ini sejalan dengan konstitusi yang Indonesia yang mengadopsi prinsip perbedaan (difference principle) Rawls, pada pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “ Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai prsamaan dan keadilan”.

Tom Champbell, seorang professor yurisprudensi menayatakan bahwa affirmative action sebagai “ kebijakan yang dikeluarkan untuk grub tertentu yang dinilai tidak memiliki representasi secara memadai pada posisi-posisi penting di masyarakat sebagai akibat sejarah diskriminasi”. Di Indonesia praktik Affirmative Action ini telah dapat kita lihat pada  penerapan kuota perempuan 30 persen di tubuh parlemen dan penerapan kuota zipper untuk menjamin sekurang-kurang terdapat satu kursi untuk perempuan dari tiga calon yang maju dalam tahapan pemilihan umum. Meskipun pada realitas praktiknya masih memerlukan evaluasi sana sini.

Strategi Afirmasi ini pada dasarnya dapat menjadi kebijakan alternative dalam mencapai keterwakilan substansi di tubuh parlemen untuk kelompok petani,buruh dan nelayan yang selama ini hanya di dekati ketika prosesi kampanye menjelang pemilihan umum saja, namun setelah itu mereka tidak memiliki kuasa untuk turut menentukan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan dirinya sendiri.

Terdapat beberapa alasan yang kemudian mengapa aksi afirmatif ini juga diperlukan di kalangan buruh, petani, dan nelayan selain mereka digolongkan pada kelompok-kelompok marginal di dalam struktur kuasa. Pertama, partai politik di negara kita tidak memiliki kejelasan ideologi dan agenda yang spesifik. Idealnya sebuah partai politik  berkewajiban menghasilkan wakil rakyat yang konsisten menjunjung kepentingan masyarakat berpedoman dengan ideologi partai politik tempatnya bernaung.  Ideologi partai berperan penting untuk menjadi rambu-rambu bagi partai politik dalam menyikapi setiap dinamika yang terjadi di dalam internal partai maupun eksternal . Dan dengan adanya ideologi, partai dapat memegang teguh janji yang ia berikan pada masyarakat. Dampak dari ketidakjelasan ideologi partai politik di Indonesia dapat kita lihat pada orientasi pemilih calon wakil rakyat yang lebih cenderung pada hal yang bersifat penokohan   elitis dibandingkan dengan program kerja nyata yang hendak dibangun oleh si calon yang ditetapkan dalam platform partai. Maka seharusnya kita tidak perlu lagi terlalu terkejut apabila partai tak segan-segan mengusung calon non kader partai di dalam pemilu

Kedua, sistem pemilu dan kepartaian yang kurang menguntungkan.. Meskipun Indonesia menganut sistem multi partai yang meniscayakan munculnya partai-partai baru, namun pada praktiknya sistem pemilu yang setiap periode berubah menjadi faktor penghambat tersendiri bagi partai muda yang ingin mengirimkan calonnya ke kursi parlemen karena beberapa persaratan administratif maupun patokan ambang batas yang terlalu tinggi. Hal ini tentu akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi gerakan buruh, petani, maupun nelayan untuk mendirikan partainya sendiri. Setidaknya kita dapat belajar dari  Partai Buruh Indonesia yang tidak lolos verifikasi di beberapa periode pemilu

Ketiga, lepasnya keterkaitan elit dengan konstituennya pasca pemilu. Dampak lebih lanjut dari gagalnya partai politik  dalam melaksanakan rekruitmen politik dan platform partai yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat adalah pada kualitas kader yang tidak mumpuni dalam memahami kebutuhan masyarakat, alhasil kedekatan antara wakil rakyat dan wakilnya hanya terbatas pada pembahasan kampanye saat pemilu saja, selebihnya konstituen tidak memiliki otoritas untuk menetukan nasibnya melaui perpanjangan tangan wakilnya. Persaingan politik di dalam tubuh partai yang tidak dapat dihindari oleh para elit cenderung membuat kader terpilih lebih berfokus pada kepentingan partai yang belum tentu berpihak pada masyarakat yang  dibawanya, di banding amanah yang diberikan oleh masyarakat. Hal tersebut wajar dilakukan demi mempertahankan posisi di dalam internal partai. Membaca hal yang demikian ini tentu akan sangat sulit menitipkan kepentingan-kepentingan buruh, petani dan nelayan pada mereka yang sejatinya hanya loyalis partai.

Berdasarkan beberapa uraian alasan mengapa aksi afirmatif perlu di terapkan dalam mendukung kebijakan yang terkait tentang nasib buruh, petani, dan nelayan. Melalui strategi ini setidaknya kita juga dapat membuka peluang bagi kaum buruh, petani dan nelayan dengan menempatkan besaran kuota keterwakilan dalam kursi parlemen seperti yang tengah diperjuangkan oleh kaum perempuan. Namun satu hal yang kemudian tak kalah penting adalah mengawal atau megawasi tata cara pelaksanaan kebijakan afirmatif tersebut. Karena berkaca pada kebijakan afirmatif yang telah diterapkan di kalangan perempuan yang pada dasarnya mendapat ruang lebih dulu, regulasi ini masih menemui beberapa kendala karena tidak adanya kolaborasi yang baik antara peran kelembagaan badan penyelenggara pemilu melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan partai politik untuk menegakkan dan menjalankan peranan dan fungsi sebagaimana mestinya. Sudah saatnya  konsep afirmasi untuk buruh, petani dan nelayan  diadopsi ke dalam undang-undang pemilu  dalam penguatan peran kelembagaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memenuhi tuntutan keterwakilan secara substansi.

Menyimak kembali  kutipan pidato kemenangan orang nomor satu di negeri ini, tentu kita masih menaruh sejumput harapan pada kata ”kembali” di atas; ke sawah, laut, pasar, pabrik, dan kantor. Semoga saja ke depannya tidak hanya kembali dalam arti tangan kosong tanpa merubah suatu apapun, melainkan arti“kembali” dalam mendapatkan hak yang sebenar-benarnya.

Penulis,

 

Ona Mariani.

Author: himapol

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © 2018 H I M A P O L | Design by ThemesDNA.com
top