DEMOKRASI MAKE YOU DIZZY

Istilah demokrasi memanglah tidak akan asing ditelinga masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak jika sistem inilah yang Indonesia terapkan dengan harapannya suara rakyat terdengarkan dan bisa diwujudkan untuk mencapai kebahagiaan bersama. Akan tetapi di Indonesia, rasanya dari awal demokrasi tidak pernah betul-betul dijalankan secara utuh. Mengapa demikian, kembali pada era Bung Karno kita mengenal yang namanya demokrasi terpimpin,  istilah itulah kiranya yang dianut Indonesia saat Bung Karno memimpin Indonesia. Akan tetapi, karena alasan tidak mampunya parlemen menyelesaiakan pembentukan undang-undang, tidak diterimanya anggaran negara oleh parlemen, kemudian Bung Karno memutuskan untuk membubarkan DPR pada masa itu. Padahal jika kita memahaminya, kala itu anggota DPR adalah hasil dari Pemilu pertama yang dilaksanakan pada tahun 1955. Dan gambaran tersebut adalah bentuk nyata dari demokrasi. Dimana masyarakat menyalurkan suara yang menjadi haknya untuk menentukan siapa yang pantas menjadi perwakilan bagi dirinya agar semua keinginan masyarakat bisa terwujud. Akan tetapi dengan dibubarkannya lembaga yang menjadi perkumpulan masyarakat yang diwakili masyarakat pula sama saja tidak menghargai keputusan dari siapa yang sebenarnya memegang kekuasaan penuh terhadap Indonesia bahkan bisa saja hal tersebut dikategorikan sebagai tindakan penyalah gunaan kekuasaan. Karena ingat rumus demokrasi dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat yang artinya rakyatlah yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dari negara yang menganut sistem demokrasi.

Selanjutnya adalah demokrasi Pancasila oleh rezim orde baru. Dengan menyandingkan demokrasi dan Pancasila yaitu sistem yang dianut bersanding dengan dasar negara. Sejatinya jika memang kombiasi demokrasi pancasila dijalankan dengan semestinya maka sangatlah jelas akan berdampak positif pada negara ini. Akan tetapi, kenyataannya pelaksanaan dari demokrasi Pancasila hanyalah sebagai alat untuk pemerintah orde baru (baca Soeharto) dalam mencapai tujuannya. Toh tetap saja pemerintah orde baru menyandang gelar pemerintah yang otoriter. Karena segala sesuatunya telah diatur dan bagi anda yang kurang peka tunggu saja akan lenyap. Siapa yang melawan pemerintah akan tahu sendiri akibatnya. Suara rakyat tidak lagi didengar karena sekali bersuara suara yang lain akan lebih terdengar. Itukah yang disebut demokrasi, dan adakah butir Pancasila yang mengiyakan hal tersebut ?. Mungkin itulah pertanyaan utama yang perlu diajukan kepada pemerintah orde baru. Walaupun memang pada saat orde baru proses demokrasi masih terlihat seperti pelaksanaan pemilihan umum akan tetapi tetap saja masih saja yang memegang kendali adalah sanga otoriter. Jadi bisa disimpulakan sendiri bagaimana pelaksanaan demokrasi di masa orde baru kala itu.

Memasuki era Reformasi dimulai dari besarnya kekuatan mahasiswa yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat sehingga bisa meruntuhkan kekuatan sang penguasa orde baru. Hal ini menjadi salah satu sejarah yang menmbanggakan mahasiswa dan pula menjadi cikal bakal terlaksananya proses demokrasi yang lebih terlihat dibandingkan sebelumnya. Pemilu dilaksanakan secara langsung dalam artian rakyat memilih langsung calon presiden beserta wakilnya. Selain itu, kampanye terbukapun diperbolehkan oleh KPU, kebebasan berpendapat mulai diluangkan oleh pemerintah. Dan kenyataan –kenyataan yang lain tentang terlaksananya proses demokrasi di Indonesia mulai telihat. Namun, dari semua hal tentang terlaksananya proses demokrasi di negeri ini masalah-masalah pun tak henti hentinya muncul. Dimulai dari simpanan hutang yang diwasiatkan pemerintah sebelumnya sampai permasalahan-permasalahan yang sangat banyak yang kemudian hingga saat ini belum terselesaiakan. Dari masalah Indonesia dijadikan lahan investasi bagi negra lain sehingga kapitalisme mulai menjalar diseluruh sudut negara ini. Begitupun dengan masalah HAM akibat bebasnya semua orang berekspresi, berbicara dan berpendapat mengakibatkan banyaknya kasus pelecehan, pencemaran nama baik sehingga dibuatkanlah undang-undang yang mengatur hal tersebut. Di satu sisi memang sudah hakikatnya dalam sistem demokrasi kebebasan berpendapat itu ada namun di sisi lain kesensitifan rakyat masih sangatlah tinggi. Mungkin salah satu faktornya karena nilai-nilai dan norma yanng telah amat tertanam di dalam diri rakyat Indonesia. Begitupun dengan keadaan plural negri ini menjadi hal wajar jika perbedaan bisa menimbulkan kondisi tersebut. Namun tentunya hal itu haruslah dihilangkan dan sebagai rakyat Indonesia yang cerdas haruslah paham untuk melakukan apa dan bagaiamana solusinya.

Tim Redaksi Melawan

Kembali pada demokrasi, saat ini memang demokrasi di Indonesia nampaknya sedang terjadi kesalah pahaman. Jika kembali pada pemahaman tentang demokrasi, tentunya sebagai pengagum sistem ini akan menganggap demokrasi adalah sistem yang sangat tepat karena sistem tersebut memeberikan ruang kepada rakyatnya untuk menyalurkan untuk bersuara sebagaimana mestinya. Misalnya saja memberikan kritik kepeda pemerintah yang menurut rakyat sangat tidak kompeten dalam melkasanakan tugasnya. Namun pada kenytaanya wakil rakyat secara terang-terangan tidak ingin dikeritik. Semua yang dikerjakan adalah kebenaran lebih tepatnya kesalahan yang sengaja dibenarkan. Simak saja Undang Undang MD3 yang baru-baru saja ditetapkan. Poin-poin dari undang-undang tersebut secara tidak langsung memberikan peringatan kepada rakyat agar bungkam tidak usah berbicara. Bisa dikatakan jika pemerintah saat ini sudah salah paham dengan arti dari demokrasi itu sendiri. Padahal sekali lagi demokrasi adalah sistem yang memberikan ruang seluas-luasnya kepada rakyatnya.

Sejak awal sampai saat ini dimana negara ini menganut sistem demokrasi, Indonesia memng tidak pernah benar-benar menjalankan sistem demokrasi ini dengan sebgaimana mestinya. Terbukti karena setiap kebijakan yan dikeluarkan pasti ada ada saja yang tidak sesuai dengan hakikat dari demokrasi. Ataukah mungkin demokrasi sejak awal tidak tepat digunakan oleh negara Indonesia atau memang ada yang memainkan keadaan ini untuk memuasakan batin seseorang yang berkuasa ?? Entahlah, semua orang hanya bisa menduga namun jangan jamapai menuduh yang tidak-tidak.

Oleh Tim Redaksi Melawan

Author: himapol

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © 2018 H I M A P O L | Design by ThemesDNA.com
top