Jurnal Skripsi: Otonomi Partai di Tingkat Lokal

OTONOMI PARTAI DI TINGKAT LOKAL DALAM PENENTUAN CALON KEPALA DAERAH DI SULAWESI SELATAN

(STUDI : PENJARINGAN CALON KEPALA DAERAH MELALUI PARTAI AMANAT NASIONAL DALAM MENGHADAPI PILGUB TAHUN 2018)

Party autonomy at the local level in the determination of candidates for regional heads in south sulawesi (Study: Net Handling Candidate Network Through National Amanat Party In Dealing Government Selection In 2018 )

Dirwan Kalam Sahirsan

Program Studi Ilmu Politik Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Abstrak

Kewenangan yang dimiliki pimpinan tingkat pusat dan pimpinan tingkat lokal partai politik dalam menentukan calon kepala daerah dapat menyebabkan perbedaan dukungan antara DPP PAN dan DPW PAN dalam mendukung calon kepala daerah. Perbedaan dukungan juga terjadi antara DPP dan DPW PAN Sulawesi Selatan dalam melaksanakan pemilihan gubernur tahun 2018. Penjaringan calon gubernur di DPW PAN Sulawesi Selatan awalnya mengusulkan pasangan Ichsan Yasin Limpo dan Andi Mudzakar ke DPP PAN. Usulan DPW PAN Sulawesi Selatan berbeda dengan DPP PAN yang justru menerbitkan rekomendasi dukungan ke pasangan Nurdin Abdullah dan Sudirman Sulaiman. DPP PAN adalah penentu kebijakan tertinggi PAN, sehingga keputusan DPP PAN mendukung Nurdin Abdullah sebagai calon gubernur harus diikuti kader PAN di Sulawesi Selatan. Kekuatan DPP PAN dalam menentukan calon gubernur tidak menciptakan otonomi partai di tingkat lokal, karena proses penjaringan calon di tingkat lokal dapat dibatalkan oleh keputusan partai di tingkat pusat.

Kata Kunci : Calon Gubernur, PAN, Otonomi Abstract

The authority possessed by the central leadership and the local level leadership of the political party in determining the candidate of regional head can cause the difference of support between DPP PAN and DPW PAN in supporting the candidate of regional head. Differences in support also occurred between DPP PAN and DPW PAN South Sulawesi in carrying out the 2018 governor election. Candidate governor at the DPW PAN South Sulawesi originally proposed pair Ichsan Yasin Limpo and Andi Mudzakar to DPP PAN. The proposed DPW PAN of South Sulawesi is different from the DPP PAN which actually publishes recommendation support to the couple Nurdin Abdullah and Sudirman Sulaiman. DPP PAN is the ultimate policy maker of PAN, so the decision of DPP PAN to support Nurdin Abdullah as a candidate for governor should be followed by PAN cadres in South Sulawesi. The strength of the DPP PAN in determining the candidate for governor does not create party autonomy at the local level, because the process of election of candidates at the local level can be undone by party decisions at the central level.

Keywords: Candidate Governor, PAN, Autonomy

I.                 PENDAHULUAN

Partai Amanat Nasional (PAN) adalah partai politik yang berdiri pada tanggal 23 Agustus 1998. Sebagai partai politik yang lahir pasca jatuhnya pemerintahan Soeharto, PAN berlandaskan Pancasila dan berasaskan pada akhlak politik yang berlandaskan agama. Sejak berdiri tahun 1998, PAN telah memberikan banyak kontribusi bagi sistem politik Indonesia. Pada Pemilu tahun 2014, PAN berhasil menempati posisi kelima perolehan suara terbanyak dengan mengantongi 7,59% suara nasional. Sebagai partai politik, PAN berhasil mengantarkan banyak kepala daerah di Indonesia untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Penjaringan calon yang dilakukan setiap partai politik di Indonesia memiliki perbedaan dan ciri khas tersendiri, tidak terkecuali dengan penjaringan calon yang di lakukan oleh Partai Amanat Nasional (PAN). Dalam menghadapi proses pemilihan kepala daerah DPW PAN berkewajiban untuk mendirikan Tim Pilkada. Tim Pilkada adalah lembaga Ad Hoc yang didirikan DPW PAN dengan tujuan menjaring dan mengusulkan nama-nama calon kepala daerah untuk diusul ke DPW PAN. Nama-nama yang diusulkan Tim Pilkada akan dibahas DPW PAN dalam rapat pleno untuk mengerucutkan beberapa calon terbaik. Calon tersebut kemudian diusulkan ke DPP PAN untuk dipilih dan diterbitkan sebuah rekomendasi partai politik.

Pemilihan kepala daerah di Sulawesi Selatan tahun 2018, PAN memiliki dilematis dalam mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur, ini terjadi karena PAN memiliki dua rekomendasi dalam mengusung calon kepala daerah Sulawesi Selatan. Awalnya rekomendasi PAN diserahkan

kepada pasangan Ichsan Yasin Limpo dan Andi Mudzakar, akhir tahun 2017 rekomendasi tersebut beralih ke pasangan Nurdin Abdullah dan Sudirman Sulaiman. Rekomendasi kedua yang dikeluarkan oleh DPP PAN dilakukan tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan DPW PAN Sulawesi Selatan. Padahal berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PAN, Bab XVII tentang pencalonan kepala pemerintahan, pasal 70, poin dua menjelaskan bahwa penentuan dan penetapan calon gubernur oleh DPP PAN dilakukan berdasarkan usulan DPW PAN.

Status bakal calon menjadi calon gubernur di Sulawesi Selatan setidaknya dibutuhkan 17 Kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 pasal 40 ayat

1 tentang syarat dukungan partai politik tingkat daerah :

“ ….. pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.”

Pasca rekomendasi DPP PAN beralih ke Nurdin Abdullah, Ichsan Yasin Limpo hanya mendapat dukungan tujuh kursi dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan. Dengan perolehan kursi yang tidak mencukupi, maka Ichsan Yasin Limpo tidak bisa mencalonkan diri melalui jalur partai politik. Sedangkan rivalnya, Nurdin Abdullah yang didukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 6 kursi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 5 kursi , Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 3 kursi, dan Partai Amanat Nasional (PAN) 9 kursi.

Nurdin Abdullah telah mengantongi 23 kursi dari jumlah kursi di DPRD dan memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai gubernur di Sulawesi Selatan.

Kader PAN di tingkat lokal pendukung Ichsan Yasin Limpo dalam tahapan ujian, jauh sebelum rekomendasi untuk Nurdin Abdullah diterbitkan DPP PAN, kader PAN di Sulawesi Selatan sudah diinstruksikan untuk bekerja mendukung Ichsan Yasin Limpo. Tidak ingin malu dan dianggap tidak konsisten, secara bersamaan kader PAN di Sulawesi Selatan menolak rekomendasi baru yang diterbitkan oleh DPP PAN. PAN Sulawesi Selatan memiliki rekam jejak yang dekat dengan keluarga Yasin Limpo. Sejak kakak Ichsan Yasin Limpo, Syahrul Yasin Limpo, mencalonkan diri dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2007, PAN menjadi salah satu partai pengusung Syahrul Yasin Limpo pada periode pertama dan kedua pencalonannya dipilkada Sulawesi Selatan. Pilkada Kabupaten Gowa tahun 2015, PAN juga termasuk partai politik pengusung anak Ichsan Yasin Limpo. Survei Polltracking menempatkan elektabilitas Ichsan Yasin Limpo berada pada posisi empat besar dan merupakan pesaing kuat bakal calon gubernur Sulawesi selatan lainnya, sehingga tidak ada alasan kuat PAN di tingkat lokal beralih dukungan ke pasangan calon lain.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk mengangkat Judul: “ Otonomi Partai di Tingkat Lokal dalam Penentuan Calon Kepala Daerah di Sulawesi Selatan” studi tentang Penjaringan Calon Gubernur Sulawesi Selatan melalui Partai Amanat Nasional dalam menghadapi Pemilihan Gubernur tahun 2018

II.                 METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif . Penelitian diarahkan untuk menggambarkan fakta dengan argumen yang tepat. Penelitian dimaksudkan mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan mengenai Implementasi otonomi Partai Amanat Nasional dalam menentukan calon gubernur yang diusung melalui partai politik .

Pendekatan yang digunakan adalah dengan metode studi kasus (Case Study). Menurut Bogdan dan Bikien (1982) studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu. Penggunaan metode tersebut bertujuan menggambarkan sifat dan fenomena yang berlangsung pada saat penelitian. Metode tersebut diharapkan mengungkap batasan- batasan dalam melakukan penelitian.

 

III.               HASIL DAN PEMBAHASAN

Partai politik memiliki peranan penting dalam keberlangsungan demokrasi suatu negara. Penataan dan pelembagaan partai politik merupakan kunci keberhasilan demokrasi. Partai politik tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi politik yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah, fungsi penting partai politik lainnya adalah melakukan rekruitmen kepala daerah dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam politik dan menjadi selektorat untuk menjaring dan menghadirkan calon terbaik untuk dipilih dalam proses demokrasi. Pelembagaan dalam fungsi rekruitmen dan penjaringan menjadi penting bagi partai politik agar dapat melahirkan figur kompeten dan meningkatkan kualitas kinerja partai politik.

 

Penjaringan calon kepala daerah melalui partai politik di tingkat lokal dapat dilakukan dengan baik, jika pimpinan pusat partai politik memberikan kewenangan dan kepercayaan penuh terhadap partai politik di tingkat lokal untuk melakukan penjaringan dan pengusulan kepala daerah. Kewenangan yang tumpang tindih antara pimpinan partai politik di tingkat pusat dan pimpinan partai politik di tingkat lokal dapat menimbulkan konflik internal partai politik. Ketidakjelasan kewenangan partai politik dikarenakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai politik yang multitafsir dan undang-undang yang mensentralkan kewenangan pada tingkat pusat.

Perbedaan pandangan antara pimpinan tingkat pusat dan pimpinan tingkat lokal dalam mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur Partai Amanat Nasional (PAN) di Sulawesi Selatan terjadi karena DPP PAN menerbitkan rekomendasi baru yang tidak sesuai harapan kader di tingkat lokal. Perbedaan pandangan dalam internal PAN merupakan salah satu contoh dilematisnya pembagian kewenangan partai politik di Indonesia. Pimpinan partai politik di tingkat pusat menginginkan kewenangan yang lebih besar untuk menghimpun kekuatan partai politik secara nasional, sedangkan pimpinan partai politik di tingkat lokal merasa bahwa aspirasi kader di tingkat lokal tidak tersalurkan, karena pengambilan keputusan dan penentuan berada ditataran pusat.

Untuk melihat Implementasi otonomi Partai Amanat Nasional, penulis menggunakan pendekatan Institusionalisme baru dengan melihat perspektif dari Vicky Randall dan Lars Svasan yang mengemukakan dimensi dalam proses institusionalisasi partai politik :

1.  Derajat Kesisteman

Derajat kesisteman adalah proses partai politik dalam melaksanaan fungsi-fungsi partai politik, termasuk penyelesaian konflik, dilakukan

menurut aturan, persyaratan, prosedur dan mekanisme yang disepakati dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik. AD/ART partai politik dirumuskan secara komprehensif dan rinci sehingga mampu berfungsi sebagai pedoman dan prosedur penuntun perilaku dalam melaksanakan semua fungsi partai politik. Partai politik dapat melembaga dari segi kesisteman bila partai politik melaksanakan fungsinya semata-mata menurut AD/ART yang dirumuskan secara komprehensif dan rinci.

Derajat kesisteman digunakan untuk melihat tingkat pelembagaan partai politik, namun tingkat keotonomian partai politik juga ditentukan dengan melihat sistem yang berjalan dalam partai politik. Derajat kesisteman partai politik terdiri dari : (a) asal-usul partai politik, yaitu apakah dibentuk dari atas, dari bawah, atau dari atas yang disambut dari bawah; (b) siapakah yang lebih menentukan dalam partai politik: seorang pemimpin yang disegani atau pelaksanaan kedaulatan anggota menurut prosedur dan mekanisme yang ditetapkan organisasi sebagai suatu kesatuan; (c) siapakah yang menentukan dalam pembuatan keputusan: faksi-faksi dalam partai ataukah partai secara keseluruhan; dan (d) bagaimana partai memelihara hubungan dengan anggota dan simpatisan, apakah dengan klientelisme (pertukaran dukungan dengan pemberian materi) atau menurut konstitusi partai (AD/ART).

Ketidak sesuaian antara mekanisme PAN dan pelaksanaan terjadi ketiak DPW PAN Sulawesi Selatan sebagai pimpinan partai politik di tingkat lokal belum menjalankan fungsi rekruitmen dan penjaringan dikarenakan dinamika PAN yang tinggi pada pilkada Sulawesi Selatan tahun 2018. Pemberian rekomendasi ke dua untuk pasangan Nurdin Abdullah dan Sudirman Sulaiman, apabila ditetapkan dalam bentuk Surat Ketetapan (SK) , maka Surat Ketetapan tidak sejalan dengan Anggaran Rumah Tangga PAN. Ketidaksesuaian

 

antara rekomendasi yang terbit dengan usulan partai di tingkat DPW berpotensi menjadi salah satu bentuk pelanggaran dalam internal PAN. DPW PAN Sulawesi Selatan ketika melakukan proses penjaringan calon gubernur memutuskan untuk mengusulkan Ichsan Yasin Limpo dan Andi Mudzakar.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, penulis melihat dampak dikeluarkannya rekomendasi PAN yang kedua untuk pasangan Nurdin Abdullah dan Sudirman Sulaiman melahirkan dinamika Internal PAN menjelang Pilkada. Dinamika Pilkada PAN dilihat dari beberapa fungsionaris DPW PAN Sulawesi Selatan masuk dalam tim Ichsan Yasin Limpo dan beberapa fungsionaris masuk dalam tim Nurdin Abdullah.

2.  Kemandirian Pengambilan Keputusan

Derajat otonomi partai politik berkaitan dalam pembuatan keputusan dengan hubungan partai dan aktor dari luar partai, baik dengan sumber otoritas ( Kekuasaan ), maupun dengan sumber dana ( Ekonomi ) dan sumber dukungan yang berasal dari organisasi masyarakat tertentu. Pengambilan keputusan DPP dan DPW PAN Sulawesi Selatan mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai termasuk dalam peraturan partai. Seperti yang penulis jelaskan di atas, pengambilan keputusan PAN diputuskan oleh satu jenjang lebih tinggi di atasnya, akan tetapi dalam proses penjaringan dan penentuan calon kepala daerah diputuskan berdasarkan usulan di tingkat lokal.

Mekanisme penjaringan calon kepala daerah di Sulawesi Selatan dilakukan dengan membentuk tim pilkada tingkat DPW. Tim pilkada tersebut berfungsi untuk melakukan rekruitmen, penjaringan dan pengusulan. Usul yang ditentukan oleh DPW kemudian diseleksi oleh tim pilkada di DPP PAN, dan kemudian diputuskan Ketua Umum dan Sekretarus Jendral DPP PAN. Pengambilan keputusan di DPW PAN

Sulawesi Selatan masih sangat dipengaruhi oleh keputusan DPP PAN. DPW PAN Sulawesi Selatan harus taat pada keputusan partai di tingkat pusat.

3.  Derajat Identitas Nilai

Randall dan Svasand (2002) mengemukakan bahwa Identitas nilai ( value Identify) merupakan suatu kondisi dimana para aktor yang ada di dalam partai politik dan konstituennya mampu mendapatkan, mengidentifikasi, dan memiliki komitmen. Derajat Identitas nilai merupakan suatu dimensi yang menjadikan ideologi dan platform sebagai identitas untuk menarik konstituen. Penerapan prinsip dasar dan nilai dalam aktivitas partai politik harus berdasarkan dengan ideologi dan platform yang diangkat

Prinsip dasar PAN menentang segala bentuk kediktatoran, totaliterisme dan otoriterisme. Untuk mewujudkan prinsip dasar PAN dapat dilakukan dengan memperbaiki mekanisme dalam internal PAN. PAN juga harus mengerti cara untuk mempraktekan prinsip dasar dalam menjalankan fungsi kepartaian. pengambilan keputusan yang tidak tersentral ke tingkat pusat adalah salah satu bentuk dari prinsip dasar PAN, sehingga menginklusifkan pengambilan keputusan ke tingkat lokal adalah salah satu bentuk pengejewantahan prinsip dasar PAN.

4.  Derajat Pengetahuan Publik

Derajat Pengetahuan publik atau reification merupakan upaya partai politik untuk mencitrakan dirinya sebaik mungkin di mata publik. Partai politik menjadi penghubung utama antara masyarakat dan negara di sebagian besar negara penganut demokrasi. Partai politik selalu berupaya untuk mencari pemilih mayoritas dalam masyarakat agar dapat memenangkan pemilihan. Simpati publik kepada partai politik merupakan penentu keberlangsungan partai politik. Salah satu cara yang dilakukan partai politik untuk menarik simpati publik adalah menghadirkan figur-figur calon kepala daerah yang kompeten dan dikenal masyarakat.

PAN berhasil menduduki posisi ke lima dalam perolehan jumlah kursi di parlemen nasional tahun 2014. Sedangkan di Provinsi Sulawesi Selatan PAN menempati perolehan suara terbesar ke empat dengan perolehan sembilan kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Rekam jejak PAN di Sulawesi Selatan memang terbilang baik, beberapa calon kepala daerah yang diusung PAN selalu memenangkan Pilkada di Sulawesi Selatan. Pilkada Sulawesi selatan dua periode berturut-turut, DPW PAN Sulawesi Selatan menjadi salah satu partai politik pemenang koalisi untuk Syahrul Yasin Limpo. Kedekatan PAN dalam pemerintahan keluarga Yasin Limpo memperlihatkan kemungkinan PAN untuk mendukung Ichsan Yasin Limpo.

KESIMPULAN

Analisis yang dilakukan dalam melihat otonomi Partai Amanat Nasional di tingkat lokal dalam menentukan calon gubernur di Sulawesi Selatan, melalui studi dokumen dan wawancara beberapa fungsionaris DPP dan DPW PAN Sulawesi Selatan. Penulis melihat DPW PAN Sulawesi Selatan belum otonom dalam menentukan Calon Gubernur Sulawesi Selatan. DPW PAN Sulawesi Selatan hanya bertugas melakukan rekruitmen, penjaringan dan pengusulan, sedangkan penentuan calon gubernur adalah sepenuhnya kewenangan DPP PAN. Mekanisme yang dijalankan DPW PAN Sulawesi Selatan hanya bersifat formalitas karena tidak memiliki kekuatan dalam menentukan calon gubernur di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan derajat kesisteman yang dijalankan Partai Amanat Nasional dalam menentukan calon gubernur PAN di Sulawesi Selatan ditemukan pelaksanaan yang tidak sesuai mekanisme dan AD/ART PAN. Ketidaksesuaian pelaksanaan dapat dilihat dengan tidak dibukanya pendaftaran calon gubernur oleh DPW PAN Sulawesi Selatan

dan ditetapkannya calon gubernur yang tidak berdasarkan usulan DPW PAN Sulawesi Selatan oleh DPP PAN

Dilihat dari derajat kemandirian pengambilan keputusan, DPW PAN Sulawesi Selatan belum otonom dalam menentukan calon gubernur karena sangat dipengaruhi keputusan DPP PAN. Kewenangan DPP PAN yang sangat besar menunjukan pengambilan keputusan di DPP PAN bersifat sentralistik. Pengambilan keputusan PAN yang sentralistik dalam menentukan calon gubernur dikuatkan dengan UU. No. 10 tahun 2016 yang mendukung kewenangan penuh partai politik di tingkat pusat. Keputusan yang ditetapkan oleh DPP PAN merupakan keputusan PAN yang harus ditaati oleh seluruh kader PAN. Kader PAN akan dikenakan sanksi jika kader PAN tidak melasanakan atau melawan keputusan PAN.

Dilihat dari derajat identitas nilai Prinsip dasar PAN berupaya untuk mewujudkan demokrasi dan anti kediktatoran, totaliterisme dan otoriterisme, akan tetapi pengambilan keputusan PAN yang masih berpusat ke DPP PAN tidak menggambarkan prinsip pelaksanaan demokrasi. Pengambilan keputusan yang demokratis hanya dapat dilakukan jika PAN melibatkan anggota PAN secara desentralisasi dalam menentukan calon gubernur. Pelibatan anggota PAN secara desentralisasi dapat menyalurkan dan mendukung calon gubernur berdasarkan aspirasi kader PAN di tingkat lokal.

Derajat pengetahuan publik di PAN Sulawesi Selatan memperlihatkan kepada masyarakat terbaginya fungsionaris DPW PAN Sulawesi Selatan ke dua pasangan calon gubernur yang mendapatkan rekomendasi DPP PAN. Rekomendasi kedua yang diterbitkan DPP PAN Sulawesi Selatan menggambarkan dinamika internal PAN dalam menghadapi Pilgub Sulawesi Selatan.

 

DAFTAR PUSTAKA

Bailusy, Muh. Kausar .2012. Politik lokal dalam sistem otonomi daerah. Ciledug : Penerbit Sejahtera kita,

Budiardjo, Meriam. 2008. Dasar-dasar ilmu politik (edisi revisi). Jakarta :    Gramedia Pustaka Utama

Cuningham, Frank.2002. Theoris of Democracy. London: Roudledge ,

Hardiman, F. Budi.2009.Demokrasi Deliberatif. Yogyakarta : Kanisius

Heywood, Andrew.2004. Political Theory. New York : Palgrave Macmilan

Hopkin, Jonathan. 2007. “Devolution Party Politics in Britain & Spain”. London : London School & Economics

JA, Danny. 2006. Napak tilas reformasi politik Indonesia : talkshow Deny J.A. dalam dialog actual radio delta FM. Yogyakarta : LKIS Yogyakarta

Katz S, Richard dan William Crotty. 2014. Handbook Partai Politik. Terj. Ahmad asnawi. Jakarta : Nusa Media

Kristiadi J. 2008. Demokrasi dan etika bernegara. Yogyakarta : Kanisius

Labolo, Muhammad dan Teguh Ilham. 2015. Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. Jakarta : Rajawali Press.

Ober, Josiah.2007. What the Ancient Greeks Can Tell Us About Democracy. Princeton/Stanford : Working Papers in Classic

Raco, J.R. 2010. Metode penelitian kualitatif. Jakarta : Grasindo

Schrumpter, Jhosep A. 2013 ,”kapitalisme, sosialisme, dan demokrasi. Terj. Teguh wayuh . Yogyakarta : Pustaka pelajar

Subakti, Ramlan. 2011. Memahami Ilmu Politik. Jakarta : Grasindo

Petter, B. Guy. 2001.”Institusional Theory in Political Science”. London : Continum

Sumber-sumber lain

Arfah, Muh. Hasim. 2017. Hasil rapat terbatas DPW dan DPD PAN Sulsel. Tribunnews. Makassar. Publikasi melalui http://makassar.tribunnews.com/2017/09/20/hasi l-rapat-terbatas-dpw-dan-dpd-pan-se-sulsel- tetap-usung-iyl-cakka?page=all. terakhir  di iakses tanggal 2 November, 2017)

Inter parlementery Union.1998. democracy: its principles and achievement. Geneva : The Inter Parlementery Union

Ilham. 2011. Indonesia Negara Demokrasi Terbesar Ketiga Dunia. Nasional.tempo.co. Jakarta. Publikasi melalui https://nasional.tempo.co/read/369489/indonesia

-negara-demokrasi-terbesar-ketiga-dunia. Diakses tanggal 26 Oktober, 2017)

Kamus Longman Dictionary of Contemporary English. 1982. Great Britania

Khanafi, Ridho Imawan. 2014. pemilihan langsung kepala daerah di indonesia: beberapa catatan kritis untuk partai politik, Jurnal Penelitian Politik, Vol. 11, No. 2

Purwaneni, Harteti.2004. Demokrasi Indonesia : dari masa ke masa. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 3, No.2,

Pranata, Andi Aan. 2017. PAN tak solid dukung Nurdin Abdullah di Pilgub Sulsel. Metrotvnews.com. Jakarta. Publikasi melalui http://news.metrotvnews.com/daerah/Rb1ZgRek-pan-tak-solid-dukung-nurdin-abdullah-di- pilgub-sulsel terakhir di akses pada tanggal 1 November 2017

Purba, Aryantha Sivadibert, Potret Pandangan Akademisi Di Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UGM (JSP) Mengenai Permasalahan Demokrasi Di Indonesia”, Jurnal Politik muda vol. 4, No. 1 (2015) : 2

Rahman, Arifin. 2002, Sistem Politik Indonesia Dalam Perspektif Struktural Fungsional dalam Skripsi Noor Asty Baalwy “Rekruitmen Politik Partai Nasional Demokrat dalam Proses Institusionalisasi Partai di Kota Makassar”

Solikhin, Akhmad,2017. “Menimbang pentingnya desentralisasi partai politik di Indonesia” ”. Journal of Governance vol. 2, no. 1

Stanford University. Democracy Education for Iraq—Nine                           Brief                 Themes. https://web.stanford.edu/~ldiamond/iraq/Democr acyEducation0204.htm. diakses 27 Oktober, 2017

Sivadibert, Aryantha. 2015. Potret pandangan Akademisi di Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM (JSP) : Mengenal permasalahan Demokrasi di Indonesia. Jurnal Politik Muda. Volume 4. Nomor 1

Undang-undang RI, No. 32 , Tahun 2004. Pemerintahan daerah

Undang-undang RI, No. 8, tahun 2015, Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang

Undang-undang RI, No. 10, tahun 2016. Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang

Author: himapol

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © 2018 H I M A P O L | Design by ThemesDNA.com
top