Kita dan Politik Hari Ini

sumber gambar: google

 

Tahun 2018 Indonesia akan mengadakan pesta politik pemilihan kepala daerah serentak yang ke 3 kalinya setelah pertama kali dilakukan pada tahun 2016 dan 2017 yang lalu, tahun ini sebanyak 171 derah provinsi dan kabupaten/kota akan menggelar pemilihan kepala daerah serentak pada tanggal 27 Juni 2018. Proses pilkada di 171 daerah di Indonesia telah dimulai, hingga pasca penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, masing-masing dari pasangan calon sudah mulai bekerja mempromosikan diri degan cara mereka sendiri. Ada yang mulai membentuk tim suskses atau relawan sebagai bentuk bantuan dalam mengkampayekan pasangan calon yang didukungnya. Dalam ranah ini masing-masing pendukung calon melakukan kampanye untuk menarik simpati masyarakat. Hingga pada akhirnya perang opini mulai terasa di media-media social yang ada. Namun, di sengaja atau tidak disengaja, tidak sedikit pula ditemukan aksi-aksi kampanye hitam untuk menjahtukan pihak lawan politik. Banyaknya perilaku-perilaku yang buruk dalam kegiatan politik yang dilakukan oleh beberapa aktor politik membuat semakin keruhnya kondisi politik dan citra perpolitikan di Indonesia semakin buruk. Semua hal tersebut adalah sebuah kebodohan politik, dimana hal tersebut dilakukan untuk mencapai kekuasaan yang sejatinya harus didapatkan dengan tindakan yang baik bukan dengan tindakan yang mencederai proses politik itu sendiri.

Seorang wakil rakyat mengeluarkan pernyataan yang jauh dari nalar sehat dan hati nurani yang jernih. Seorang tokoh partai tertentu mengeluarkan pernyataan bodoh, tanpa pertimbangan terlebih dahulu. Seorang calon gubernur bersikap kasar terhadap rakyat sipil, tanpa alasan yang bisa diterima dengan akal sehat. Bukan hanya itu dalam proses pengambilan kebijakan kebodohan politik juga terlihat, Seorang wakil gubernur yang terus saja mengeluarkan pernyataan-pernyataan bodoh, layaknya badut politik tanpa pendidikan. Ini semua seolah menjadi hiburan-hiburan yang tak mendidik, layaknya sinetron murahan di televisi swasta. Seorang gubernur yang tunduk pada tekanan preman-preman berbaju agama yang dulu mendukungnya dalam pilkada. Sampai pada drama pengacara, wakil rakyat dan dokter untuk menipu rakyat soal korupsi. Kebodohan politik kini juga mulai menyebar ke profesi-profesi luhur yang seharusnya melayani kepentingan masyarakat luas. Jika tak ada upaya perbaikan, racun politik ini akan terus menyebar ke beragam unsur kehidupan bersama. Lantas apa yang sebenarnya terjadi ?

Saya beranggapan bahwa, sejatinya politik telah terlepas dari esensinya dan filsafat yang mendasarinya. Politik telah berubah menjadi sebuah transaksi kekuasaan yang tidak lagi melihat kepentingan masyarakat luas. Padahal, sejatinya politik adalah sebuah kegiatan yang mewujudkan kebaikan bersama melalui kebijakan yang cerdas dan keteladanan hidup yang nyata. Esensi dan keluhuran politik ini sudah lenyap digantikan kerakusan dan kedangkalan yang justru merupakan musuh-musuh kebaikan bersama. Politik juga sudah tercabut dari ilmu pengetahuan. Beragam kebijakan dibuat, tanpa ada dasar rasionalitas dan penelitian ilmiah yang bermutu terlebih dahulu. Kebijakan politik dibuat atas dasar persekongkolan dengan pemilik modal yang korup, lalu merugikan kepentingan yang lebih luas. Tak heran, beragam kebijakan yang ada justru justru jauh dari nalar sehat, dan justru memperbesar masalah yang sudah ada. Di lain sisi juga politik di Indonesia sudah dijajah secara mendalam dan berakar oleh nilai-nilai Barat dan Arab. Akibatnya, nilai-nilai luhur budaya setempat menjadi tergerus, dan bahkan hilang. Politik yang tercabut dari budaya justru menciptakan keterasingan yang melahirkan kemiskinan dan kebodohan lebih jauh di dalam masyarakat.

Politik yang telah terlepas dari esensinya serta telah tercabut dari ilmu pengetahuan harusĀ  dikembalikkan sebagaimana mestinya, sebab pada dasarnya kebodohan politik yang kita saksikan bersumber dari kesalahan kita dalam menafsirkan politik itu sendiri. Seharusnya kita memahami politik itu secara benar sesuai dengan esensinya. Sebab ketika kebodohan politik it uterus terjadi maka akan muncul anti politik. Artinya, politik akan menjadi mesin penghancur kehidupan bersama yang membawa petaka kemiskinan dan penderitaan. Banyak negara sudah terjebak pada anti politik semacam ini. Indonesia pun sudah hampir terjebak sepenuhnya pada anti politik yang merusak ini. Yang diperlukan adalah gerakan bersama yang konsisten untuk menanam kembali politik ke dalam esensinya, ilmu pengetahuan, spiritualitas dan budaya. Gerakan tersebut bisa memanfaatkan strategi kebudayaan abad ini, yakni kerja sama antara pelaku bisnis, ilmuwan di perguruan tinggi serta aparat pemerintah yang peduli, guna menanamkan kembali politik ke ranah yang sebenarnya. Ini tentu membutuhkan keterlibatan kita semua di dalam berbagai bidang yang memungkinkan untuk mewujudkan perbaikan proses politik kearah yang lebih baik. Hingga apa yang diinginkan dari proses pilkada serentak di 171 daerah se Indonesia dapat terwujud yakni keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ditulis Oleh : MFH

Editor : Tim Redaksi Melawan

Author: himapol

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © 2018 H I M A P O L | Design by ThemesDNA.com
top