KOTAK KOSONG VS HATI KOSONG

Kosong, suatu kata yang dapat diartikan tidak terisi ataupun tak berpenghuni, bisa juga diartikan sebagai suatu kehampaan. Entah itu peti yang tidak terisi atau suatu rumah yang tak berpenghuni, bahkan dapat pula diaanggap sebagai  hati yang hampa tanpa ada yang mengisi ataupun menghuni, yang jelas bahwa ‘kosong’ mewakili dua aspek pada judul di atas keduanya sama, yah sama kosongnya. Akhir – akhir ini kata kotak kosong dan hati kosong , menjadi suatu kata yang viral di kalangan masyarakat,. jika hati yang kosong di akibatkan oleh seseorang yang pergi dan meninggalkan duka ,dengan dalih sudah tak cinta. Maka kotak kosong hadir karena diakibatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang melegalakan hal ini dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1/2015.

 

Dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan ketika hanya ada 1 pasang calon maka yang menjadi lawan pasangan calon adalah kotak kosong. UU sebelumnya direvisi karena ketentuan minimal 2 pasangan calon yang diatur dalam UU No 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, tidak memiliki kepastian hukum. Bahkan, aturan tersebut dinilai cenderung diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 I ayat (2), dan Pasal‎ 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun KPU memang sudah memperpanjang pendaftaran, khusus daerah yang memiliki calon tunggal. Namun kasus calon tunggal masih berpotensi bakal bermunculan di beberapa daerah, mengingat proses verifikasi belum final. Kerugian konstitusional ini potensial terjadi di seluruh Indonesia. Siapa yang jamin kalau fenomena calon tunggal ini tidak akan terjadi pada pilkada serentak  yang akan datang. Jika pilkada serentak 2015 ditunda sampai 2017, maka akan terjadi kekosongan jabatan kepala daerah. Sehingga posisi tersebut akan diisi Pelaksana Tugas (Plt). Padahal, Plt tidak bisa mengambil keputusan strategis. Ketika rakyat tidak dipimpin kepala daerah terbaik yang mereka pilih, ini berpotensi mengakibatkan keberlanjutan pembangunan daerah terganggu. Dan ini amat terkait dengan kerugian konstitusional Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 H ayat (1)‎, dan Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945 Karena itu, diusulkan, agar pelaksanaan pilkada tetap dilangsungkan meski hanya ada 1 pasang calon. Calon tunggal tersebut dihadapkan dengan kotak kosong. Yang terpenting pelaksanaan pilkada telah menghapus ketidakpastian hukum. Karena hak konstitusi seluruh warga sudah terpenuhi, yakni memilih kepala daerahnya secara langsung.

Lantas bagaimana mekanisme dari pilkada yang memperhadapkan pasangan tunggal dengan kotak kosong?, bagaimana bentuk kertas suaranya, apakah di tps nanti ada 2 kotak satu untuk yang memilih calon tunggal dan 1 untuk yang memilih kotak kosong. Hingga bagaimana sekiranya ketika akhir pengumuman hasil pilkada ternyata kotak kosong yang menang?. Proses pencoblosan akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal di daerah masing-masing. Untuk daerah dengan calon tunggal, para pemilih akan diberikan kertas yang berisikan (tetap) dua kolom. Calon tunggal dianggap memenangkan suara di daerahnya ketika dia dan pasangannya mendapatkan lebih dari 50% dari suara sah. Artinya, harus ada lebih dari setengah jumlah orang yang memilihnya dibandingkan kolom kosong. Perlu dicatat bahwa golongan putih tidak dihitung memilih kolom kosong. Menurut Pasal 54 D, apabila sang calon tunggal ditumbangkan oleh kolom kosong, maka sang calon tunggal harus menerima kekalahan dengan lapang dada, namun diperbolehkan ikut lagi di pemilu berikutnya. Kapan pemilu berikutnya diadakan? Di UU disebutkan pemilu selanjutnya ada di “tahun berikutnya” atau sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Sembari menunggu pemilu berikutnya, pemerintahan yang sedang menjabat akan menunjuk pelaksana tugas kepala daerah sampai pemilu kembali digelar. Lucunya, semua calon tunggal yang ikut dalam pilkada 2018 adalah petahana. Sehingga apabila mereka dikalahkan oleh kotak kosong, pemerintahan yang sedang menjabat (yang juga mereka pimpin) diberi kekuasaan untuk menunjuk pelaksana tugas kepala daerah sementara, yang bisa jadi malah menunjuk kembali si calon tunggal ini.

Faktor Munculnya Calon Tunggal

Hampir disetiap daerah yang memunculkan calon tunggal dalam kontestasi pilkada didaerahnya adalah seorang petahana. Individu yang benar-benar memiliki kekuatan otonom dalam masyarakat, biasanya akan sangat dicintai masyarakatnya, sehingga mereka tidak mau
memilih pemimpin yang lain. Kecintaan rakyat kepadanya membuat gentar calon pesaing
sehingga tidak ada yang berani untuk maju dalam pilkada serentak. Ditambah dengan hasil-hasil survey yang banyak dilakukan oleh lembaga survey memperlihtkan elektabilitas dan kepuasaan masyarkat terhadapat kinerja petahana masih tinggi dan berpeluang besar kembali menang jika maju kembali di pilkada.

Selain itu, calon tunggal ini lahir karena mahalnya mahar dari partai pengusung. Maka secara rasional, jika ada calon petahana yang kuat, calon lain pasti akan berkalkulasi rasional. Daripada hilang segalanya, lebih baik mengurungkan niat untuk jadi calon. Karena untuk menjadi calon saja mereka sudah harus membayar mahar. Belum lagi dana yang akan digunakan untuk kampanye, dana untuk meraih suara pemilih, dana untuk mengamankan suara mulai dari tingkat TPS sampai mengamankan suara di KPU, KPU Kabupaten/ Kota, KPU Provinsi, KPU pusat bahkan sampai di tingkat MK jika terjadi sengketa.

Calon tunggal ini dapat juga lahir karena mesin partai yang berfungsi untuk memberikan pendidikan politik bagi kader tidak berfungsi dengan baik. Karena partai selain wajib memberikan pendidikan politik kepada masyarakat juga wajib untuk memberikan pendidikan politik kepada kaderkadernya, termasuk dalam hal ini adalah dengan menyiapkan kader terbaik untuk menjadi pemimpin di daerah masing-masing serta menyiapakn kader terbaiknya untuk menjadi pemimpin di kancah nasional. Faktor lain yang juga dapat menyebabkan lahirnya calon tunggal adalah kriteria yang diatur dalam undang-undang mengenai syarat dukungan dari jalur parpol yang naik menjadi 30% dan syarat dukungan pencalonan perseorangan yang dinaikkan lebih dari 65%. Hal ini mungkin perlu ditinjau ulang karena masyarakat kita adalah masyarakat yang baru belajar berdemokrasi, sehingga belum siap untuk memenuhi syarat yang diatur dalam undang-undang, sehingga hal ini membuat parpol dan calon perseorangan sulit untuk maju
sebagai calon dalam pilkada.

Bagaimana Seharusnya  Menyikapi Calon Tunggal

Kalau bicara mengenai teori demokrasi dan teori kompetisi, tidak dikenal kotak kosong di dalam ilmu demokrasi atau ilmu politik. Kotak kosong itu, bukan kandidat yang bisa dipertandingkan di dalam sebuah program kompetisi politik sehingga tidak perlu diberi ruang. Oleh karena itu, perlu ada aturan guna mencegah keberadaan kotak kosong dalam pilkada. Misalnya, partai politik (parpol) yang punya kewenangan mengusung pasangan calon tidak boleh ada borong dukungan sehingga 90 persen semua mendukung satu pasangan calon. Demokrasi `choices`, pilihan, demokrasi itu pilih a atau b, bukan pilih a atau kotak kosong. Perlu juga pemberian sanksi terhadap parpol yang sebenarnya memenuhi syarat mengusung pasangan calon tetapi tidak memiliki kemampuan mencalonkan pasangan calon pada pilkada. Sanksi bagi parpol yang punya kesempatan mengusung pasangan calon tetapi tidak mencalonkan, kata Teguh, adalah larangan untuk ikut dalam pilkada berikutnya.Setidaknya ada tiga opsi yang harus dilakukan ketika kita berbicara masalah perbaikan sistem pilkada kita menyikapi fenomena kotak kosong ini revisi UU Pilkada, “judicial review” ke MK, atau ada aturan tentang pembatasan dukungan parpol terhadap pasangan calon agar setiap pilkada diikuti lebih dari satu peserta.

Author: himapol

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © 2018 H I M A P O L | Design by ThemesDNA.com
top